KH. Sirojul Munir : Penetapan Wajib Sertifikasi Halal Tahun 2019 Di Garut Sepertinya Belum Siap.

63
Ket foto: Ketua MUI Kabupaten Garut, KH. Sirojul Munir saat ditemui sejumlah wartawan (foto oleh : Indra R)

GARUT, (KF).- Penetapan wajib sertifikasi halal tahun 2019 dari pemerintah melalui Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, ternyata belum memperoleh goodwill dari pemerintah daerah kabupaten Garut. Hal tersebut diungkapkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut, KH. Sirojul Munir, kepada sejumlah wartawan usai menghadiri deklarasi Garut Bersinar yang dilaksanakan di Area lapangan Agro bisnis, Jln Bayongbong, Desa Karyajaya, Kecamatan Bayongbong kabupaten Garut. Sabtu (05/01/2019) Siang.

“Sertifikat halal digarut ini kalau dilihat dari Undang-Undang No. 33 dalam amanahnya harus dilaksanakan paling telat tahun 2019. Artinya tahun ini sudah masuk, akan tetapi kesiapan pemerintah daerah dinilai belum siap,” ujar KH. Sirojul Munir

Lanjut dikatakan, pemerintah daerah sepertinya masih melihat regulasi terkait hal itu. Termasuk masalah SDM ataupun sarana itu sendiri.

“Kayanya tahun 2019 belum bisa dilaksanakan, kecuali kalau ada goodwill dari semua pihak terutama dari pemerintah daerah,” ucapnya

Lebih jauh dikatakan, KH. Munir, pihak MUI Kabupaten Garut tentunya sudah siap karena MUI hanya sekedar mengeluarkan fatwa nya saja.

“Kalau dari MUI Sudah siap, karna hanya mengeluarkan fatwa, namun terkait sarana kan harus ada sejenis laboratorium, peralatan, hingga sumber daya manusia (SDM) itu tentunya tanggung jawab pemerintah,” ungkapnya.

Tambah ia. Komunikasi terkait Penetapan wajib sertifikasi halal tahun 2019 ini sejak awal sudah dilakukan, bahkan sejak tahun 2017 sudah melakukan pertemuan tentang jaminan halal itu.

“Sudah sejak lama melakukan komunikasi, namun kelihatannya belum siap,” ungkapnya.

Laporan : Indra R

Editor : Yusuf Akbar

BAGIKAN