Komisi IV DPRD Menyesalkan Kekisruhan Sistem PPDB SMA 5 Kota Tasik

122

KOTA TASIKMALAYA, (KF).- Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dr.H.Wahyu Sumawidjaja,M.Kes mengaku prihatin jika betul betul terjadi Kekisruhan dalam PPDB Jalur Non NHUN di SMA 5 Kota Tasikmalaya.

Ketua Partai Demokrat Kota Tasikmalaya itu sangat menyayangkan apabila terjadi kekeliruan dalam menginput data peserta Didik dalam PPDB jalur WPS telah melabrak aturan yang sudah ditetapkan oleh SMA 5 Kota Tasikmalaya.

Menurutnya, penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK di Jawa Barat untuk tahun ajaran 2018/2019 dibagi menjadi lima jalur pendaftaran. Jalur jalur tersebut diantaranya ;
Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM), Penghargaan Maslahat bagi Guru (PMG) & Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)/Disabilitas, Warga Penduduk Setempat (WPS), Prestasi/Bakat Istimewa (Prestasi) Akademik atau Non akademik Nilai Hasil Ujian Nasional (NHUN).

“Seharusnya pihak sekolah harus mentaati aturan yang ditetapkan pemerintah pusat, seperti jalur WPS, dimana Kartu Keluarga (KK) yang menunjukkan calon peserta didik telah menetap pada tempat domisili sekurang-kurangnya selama 6 bulan, dan itu harus dijalankan,” tegas Wahyu kepada koran-fakta.com diruang Komisi IV, Kamis (19/7/2018) siang tadi.

Namun demikian, DPRD Kota Tasikmalaya khususnya Komisi IV dalam menyikapi permasalahan tersebut, tidak mempunyai kewenangan untuk memanggil pihak pihak terkait, karena ini kewenangan pihak propinsi.

“Paling tidak kita bisa memfasilitasi dan mendengarkan aspirasi masyarakat, bisa saja kita klarifikasi/mempertemukan antara pihak panitia PPDB SMA 5 dengan pihak KCD Pendidikan Jabar Wilayah XII, untuk dimintai keterangannya, walaupun pihak DPRD Kota Tasik tidak memiliki kewenangan lebih jauh, minimal permasalahan ini bisa menjadi bahan untuk evaluasi dan koreksi yang bisa kita sampaikan ke tingkat propinsi,” ujarnya.

Sebetulnya permasalahan kewenangan pusat dan propinsi, masih kata Wahyu, kadang menjadi dilema bagi pihak penyelenggara pemerintahan di daerah.

“Seperti kisruh yang terjadi saat ini saja, dengan aturan pusat dan propinsi, tetap saja kita mah katembeleuhan buntut maung, dan sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah,  harus dipusingkan dengan kisruh yang terjadi di daerah sendiri, Sementara pihak pembuat kebijakan yang diatas tidak mau tahu permasalahan yang terjadi didaerah,” pungkasnya.

Jurnalis : Tono Efendi

Editor. : Van’s

BAGIKAN