KPUD : Dua Pasangan Calon Dari Enam Pasangan Calon Dinyatakan Tidak Lolos Secara Administrasi

42
Ket foto: net***

Penulis : Apih

GARUT, (KF).- PENETAPAN Nama Pasangan Calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut yang menetapkan pasangan calon Rudy Gunawan-Helmi Budiman (Partai Gerindra, PKS dan NasDem), Iman Alirahman-Dedi Hasan (Golkar dan PDI-P), Agus Hamdani-Pradana Aditya Wicakasana (PPP, PAN dan Hanura) serta pasangan Suryana-Wiwin Suwindaryati dari jalur perseorangan, menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut di Pilkada 27 Juni 2018 mendatang.

Penetapan itu berdasarkan Pengumuman pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Garut Nomor : 87/PL.03.3-P/3205/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 yang digelar di Gedung Intan Balarea, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (12/02/2018).

Ketua KPU Kabupaten Garut, Hilwan Fanaqi dalam keterangnnya mengatakan bahwa penetapan Pasangan Calon ini sudah melalui mekanisme yang tepat dan perangkat di KPU dengan prosedur yang jelas.

“Dua pasangan calon dari enam Pasangan Calon yang mendaftarkan diri di KPU untuk mengikuti Pilkada 2018 dinyatakan tidak lolos secara administrasi, yakni Agus Supriadi-Imas Aan Ubudiah yang diusung Partai Demokrat dan PKB, serta Usep Nurdin-Soni Sondani dari jalur perseorangan. Selanjutnya, KPU akan menetapkan nomor urut pasangan pada Rabu (14/02) mendatang,” tutur Hilwan.

Kontan saja ini mengundang reaksi keras dari para pendukung Agus Supriadi-Imas Aan Ubudiyah dan sempat menyampaikan keberatannya. Panitia Gabungan Parpol Pemenangan Pasti dari Partai Demokrat dan PKB langsung mengajukan klarifikasi keberatan kepada Komisioner KPUD Garut.

Ketua Tim Gabungan Pendukung Agus-Imas, yang tergabung dalam Pasti, Galih Fahrudin menyatakan bahwa disinyalir ini kada ketidak beresan dalam tubuh KPU Garut sendiri

“ Ini tidak jujur dan tidak berkeadilan serta sangat kental nuansa politis, saya merasa KPU Garut tidak benar dalam penanganan segi administratif. Sebelumnya kami menemukan beberapa fakta konspiratif yang seakan mengorbankan hak-hak politik warga negara, terutama hak Agus Supriadi dan semua pendukungnya,” tutur Galih.

Menurut Galih pula sudah jelas dan nyata, sebagai seorang Eks Napi, Agus Supriadi sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Kementrian Hukum Dan Ham yang kemudian diperkuat oleh Keterangan Bapas Sukamiskin yang menyatakan semuanya sedang dalam proses dan sedang diurus.

“Seyogyanya kalau memang Agus Supriadi belum keluar dari keterikatannya dengan hukum, empat tahun yang lalu mestinya beliau sudah ditangkap kembali dan ditahan. Dengan hal ini, kami akan menempuh jalur hukum untuk menggugat KPUD Garut, melalui PTUN”. ujar Galih.

Dilain pihak Ketua KPU Kabupaten Garut Hilwan Fanaqi mempersilahkan kepada pihak Agus Supriyadi menyampaikan keberatan atas keputusan KPU untuk mengajukan gugatan ke Panwaslu Kabupaten Garut atau Bawaslu Jabar. Pada tahap selanjutnya, gugatan dapat dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Barat.

“Kami mempersilakan pada pihak yang tidak puas atas putusan KPU Garut serta menilai kinerja kami tidak netral ada Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu. Dan kami siap dipanggil DKPP kapan pun, karena mekanismenya harus seperti itu” tegas Hilwan Panaqi.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti apabila ada gugatan terhadap keputusan KPU Garut.

“Maksimal tiga hari setelah SK ditetapkan. Itu ruang kami. Kami akan melakukan pendalaman untuk menyikapi surat tersebut. Silakan buat laporan gugatan kepada kami,” pungkas Heri.

Tim pemenangan Agus-Imas pun berencana akan melakukan upaya hukum terkait dengan penolakan KPU Garut atas pencalonan tersebut.

Editor : Indra R

BAGIKAN