Mapolres Garut Menggelar Press Release, Terkait Tindak Pidana Ajakan Teror dan ITE

112

GARUT, (KF).- Polisi Resor (Polres) Garut menggelar press Release dugaan tindak pidana penyebaran ajakan teror dan Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang membuat resah masyarakat,

Giat tersebut di laksanakan di Lobby Mapolres Garut, Selasa (21/05/2019) yang dihadiri para Jurnalis baik dari media cetak, elektronik dan media online

Kabag Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko didampingi Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna menyampaikan, tersangka saat ini masih diperiksa lebih lanjut di Polres Garut.

“Jajaran Polda Jabar, yakni Polres Garut, lagi-lagi berhasil mengungkap kasus berkaitan dengan ujaran kebencian, hate speech maupun ITE. Kali ini berkaitan dengan ITE dan teror,” ujar

Lanjutnya, penangkapan As oleh Kepolisian berdasarkan atas laporan Polisi Nomor : LP / A / / V / 2019 / JBR / RES GRT, TANGGL 18 Mei 2019, Atas nama P

” Kami menerima laporan tanggal 18 Mei 2019, setelah meminta keterangan dari pelapor dan 4 saksi, dan alat bukti maka didapatkan satu tindakan pidana. kita temukan tindakan pidana yang berinisial AS (54) oknum Guru PNS asal Kecamatan Cibatu kita bawa untuk dimintai keterangan dengan ditangani oleh Reskrim Polres Garut” ucapnya

Lebih jauh menyampaikan, Modusnya dengan konten kata kata di What’s app Pelaku menyebarkan berita ajakan atau berita hoax lewat akun media sosial sehingga menyebabkan ketakutan terhadap masyarakat

” Isi dari postingan tersebut yang diterima oleh tersangka disebarkan kembali keberbagai WAG (WhatsApp Grup), yaitu di grup Sedulur Banten, SGT, Media Islam, PAI, dan Indonesia For Palestin juga kebeberapa kontak pribadi rekan rekannya, ” ungkapnya

Maka dari itu yang bersangkutan tersangka saat ini kita lakukan proses penyidikan lebih lanjut dengan alat bukti dan barang bukti yang ada maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dengan unsur pasal dugaan yang kita terapkan Pertama UU RI No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tidak pidana Terorisme yaitu pada pasal 7 kemudian Pasal 6 Pasal 6 UU RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang perubahan atas UU No.15 Tahun 2003.

” Pasal 45A Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2018 , tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) dan juga pada Pasal 14 Ayat 2 dan pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penemabaran dan penyebaran berita HOAX (berita bohong) dengan ancama hukuman penjara minimal 5 Tahun Maksimal 20 Tahun,” paparnya. ( J Gunawan)

Editor : Yusuf Akbar

BAGIKAN