Meminalisir Terjadinya Masalah Hukum, DPC APPI Garut Gelar Seminar ” Mitigasi Hukum Pengadaan Barang dan Jasa”

503

Koran-Fakta.com, (KF).-Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) Kabupaten Garut menggelar, Diskusi Panel dan Seminar dengan mengusung tema ” Mitigasi Hukum Pengadaan Barang dan Jasa”, di Hotel Harmoni Jl. Cipanas Baru, Kec. Tarogong Kaler Garut, Senin (30/09/2019) malam.

Kegiatan tersebut menghadirkan Narasumber sabela Gayo. S.H., MH., P.Hd. C.P.L., Advokat & Ketua DPN Assosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia, Muhammad Hardi Auditor BPKP RI, Paramaarta Ziliwu.S.H., C.P.L Advokat & Pengacara Pengadaan, Asda 1 Pemerintahan dan kesra H Nurdinyana dan para Pengusaha Barang &Jasa serta tamu undangan.

Ketua DPC APPI Kab. Garut Paramaarta Ziliwu.S.H., C.P.L yang disapa Rama, juga pendiri Kantor Hukum RZ & P, menyampikan jadi pada hari ini kita dari APPI ( Asosiasi Pengacara pengadaan indonesia), di sini saya sebagai ketua terpilih Kabupaten Garut, mengadakan suatu kegiatan positif yang namanya seminar mitigasi pengadaan barang dan jasa. ” Dimana memang seminar ini sangat dibutuhkan baik itu dari kalangan penyedia maupun dari kalangan penyelenggara, yang di mana akan memberikan materi materi aturan aturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa yang baik dan bener,” ucapnya saat ditemui disela kegiatan.

Kami di sini hadir, juga sekaligus mensosialisasikan sebagai peran dan fungsi Pengacara pengadaan, yang berfungsi nanti ke depannya dalam pendampingan ataupun juga mungkin nanti sebagai mediator di dalam proses proses pengadaan barang dan jasa

” pada intinya seminar kali ini saya katakan cukup bagus, cukup sukses dihadiri karena selain Kabupaten Garut sebagai tuan rumah, kegiatan ini juga dihadiri dari Kabupaten/kota lainnya seperti Cianjur, Kota Bandung, Tasikmalaya dan Ciamis beberapa daerah lain juga ada ikut,” ungkapnya

Lebih jauh Rama menjelaskan , ini sebagai bukti nyata bahwa memang kegiatan kegiatan seperti ini itu, sangat diminati khususnya oleh kalangan pengusaha yang bermain di Jasa dan Konstruksi ataupun juga pemerintah daerah yang memiliki tugas dan jabatan, di dalam pejabat pembuat komitmen (PPK), Pokja dan juga pengguna anggaran (PA) maupun juga kepala penggunaan anggaran (KPA).

” poin yang ditekankan di sini adalah kita meminimalisir yang namanya resiko resiko hukum, baik itu satu Pencegahan Korupsi, kedua pencegahan yang namanya salah dalam menerapkan aturan, ketiga administrasi negatif, ” jelasnya

Masih dikatakan Rama, Boleh kita lihat bersama, ada beberapa contoh perkara mungkin di Garut juga, kita bisa lihat bersama sama di mana memang banyak pejabat atau sekarang penyelenggara dari pada penyediaan barang dan jasa ini mereka menanggung resiko hukum yang memang tidak sepantasnya mereka pertanggungjawabkan,

” Maka dari itu sekali lagi saya tegaskan, adalah memberikan keseimbangan dalam proses penyedia Barang dan Jasa khususnya di penyedia,” pungkasnya. ( J.Gunawan)

BAGIKAN