Menggugat Bencana, Tindak Tegas Pelaku Kejahatan Lingkungan

107

img_20161006_105252.jpgKF.-Menggugat bencana, puluhan masa dari Mahasiswa maupun Pemuda yang tergabung dalam lembaga Brigade Rakyat kabupaten Garut, menggelar aksi damai di Simpang Lima Kecamatan Tarogong Kidul, Kamis(6/10/2016) Siang.

Aksi berlanjut ke halaman gedung Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Garut, hal tersebut menyusul bencana banjir bandang sungai Cimanuk yang meluluh lantahkan pemukiman juga memakan puluhan korban jiwa yang diduga akibat adanya kesengajaan ataupun pembiaran dalam alih fungsi lahan hijau di beberapa titik terutama hulu sungai.

Koordinator Lapangan, Supriatna, mengungkapkan, dalam aksinya tersebut, pihaknya menuntut pemerintah kabupaten Garut agar segera mengevaluasi ulang Perijinan di Kabupaten Garut terkait rancangan tata ruang yang diduga akan berdampak buruk terhadap lingkungan,konservasi dan sumberdaya alam.

Ada enam poin yang menjadi tuntutan mereka, yakni evaluasi tata ruang, perizinan, tangkap dan adili pelaku tindak pidana kejahatan lingkungan, reboisasi hulu DAS Cimanuk, angggarkan untuk relokasi, kompensasi dan pembenahan sarana prasarana korban banjir bandang, serta mendukung sepenuhnya Polda Jabar untuk mengusut tuntas dan menindak tegas para pelaku kejahatan lingkungan tanpa ada tebang pilih.

“Sebab bencana diantarnaya ada di Hulu Sungai, di Gunung Papandayan misalnya disana ada alih fungsi lahan dari Hutan menjadi Tempat Wisata ada juga digunakan jadi lahan pertanian,” jelasnya yang mana alih fungsi lahan tersebut harus menjadi perhatian pihak terkait untuk mencegah Bencana Cimanuk kembali terulang.

Lanjutnya, di dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 29 tahun 2011, ada semacam perubahan yang tadinya itu adalah wilayah dari luar tata ruang menjadi di dalam tata ruang. Hal ini menurutnya ada semacam kepentingan entah itu para pengusaha atau pejabat untuk meraih keuntungan di area wisata tersebut yang seharusnya menjadi area konservasi atau lahan hijau.

“Ini harus menjadi tanggung jawab semua para pemangku kebijakan, termasuk dari para anggota DPRD, SKPD dan pihak terkait lainnya,” ujarnya.(Indra R)

BAGIKAN