Muhlis Munawar : Menguji Netralitas dan Integritas Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Garut.

104
Ket foto : Istimewa (net)

GARUT, (KF).- PERHELATAN Pemilihan Umum (PILPRES dan PILEG) di Kabupaten Garut telah berhasil dilaksanakan dengan kondusif sesuai dengan target presentasi pemilih oleh KPUD Garut dan kualitas pengawasan oleh Bawaslu Garut.

Meskipun demikian tidak terlepas dari beberapa hal yang harus di evaluasi dan diketahui oleh publik terkait dengan penyelenggaraan Pemilu khusus nya di kabupaten Garut.

Berkaitan dengan hal itu, Pengamat Sosisal dan Politik di kabupaten Garut, Muhlis Munawar menilai, ada beberapa catatan yang harus di jawab oleh penyelenggara pemilu terkait dengan dinamika money politik di tubuh penyelenggara pemilu itu sendiri baik oleh pihak KPUD dan BAWASLU khususnya di tingkat kecamatan.

Karena pelaksanaan pleno dalam penetapan suara ada di tingkat Kecamatan dan banyak terjadi keluhan yang di sampaikan kepada kami selaku pemantau dalam pelaksanaan pemilu.

“Sehingga memungkinkan hasil pengamatan kami dalam pelaksanaan pleno di tingkat kecamatan banyak pengaduan khususnya fenomena, Peralihan suara, perebutan Suara, Pemindahan Suara, dan lain serbagainya. Dan saya fikir inilah yang disebut dengan money politik yang dilaksanakan secara sistemik oleh para penyelenggara pemilu.
Sehingga setelah dilaksanakannya pleno di tingkat kecamatan kami merekomendasikan beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh pihak penyelenggara pemilu,” katanya

Adapun beberapa poin yang mesti di cek atau dilakukan oleh pelaksanaan pemilu, lanjut Muhlis diantaranya :

1. Tindak tegas bagi parapenyelenggara di tingkat desa dan kecamatan yang melakukan kecuarangan dalam rangka memanifulasi dan menggelembungan suara di tingkat kecataman atas gugatan dari warga masayarakat maupun team pemengan oleh KPUD GARUT.

2.Tindak lanjuti dan buktikan ke publik hasil kerja pengawasan yang telah dilaksanakan oleh BAWASLU GARUT di tingkat Pengawas TPS, Desa dan Kecamatan.

3.Berbagai pengaduan dan temuan dilapangan yang disampaikan oleh masyarakat mulai dari tingkat PANWASCAM sampai BAWASLU GARUT harus segera di buktikan kinerjanya ke Publik.

4.Beredarnya nama-nama CALEG yang akan Lolos menjadi anggota DPRD Garut dari hasil rekapitulasi penetapan Pleno di tingkat Kecamatan yang menyebabkan kegaduhan mayarakat padahal harus melalui Penetapan Pleno KPUD Garut.

“Kita coba menguji netralitas dan Integritas penyelenggara pemilu di Kabupaten Garut”. (***)

Editor : Indra Ramdani

BAGIKAN