Panwaskab Garut Gelar Rakor Pengawasan Partisipatif Pada Panwascam

56
Ket foto: Istimewa

Wartawan: Heri

GARUT,(KF). – Memasuki pelaksanaan pengawasan tahapan pilkada serentak tahun 2018 Panwas Kabupaten Garut melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Partisipatif kepada Panwascam, Organisasi Kemasyarakatan, Jurnalis serta masyarakat lainnya, Sabtu (26/7) bertempat di Hotel Suminar kecamatan Tarogong Kidul Garut.

Acara tersebut dihadiri Anggota Panwaskab juga dihadiri Desk Pilkada serta ketua KPU kabupaten garut.

Dalam sambutannya Ketua Panwaskab Garut Heri Hasan Basri menyampaikan bahwa tugas pengawas pemilu diantaranya yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilukada. Pengawas Pemilu dari masing tingkatan bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah tingkatan masing masing terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.

“ini adalah tugas kita sebagai pengawas, untuk mengawasi dan menindak jika terjadi kecurangan dan pelanggaran yang bertentangan dengan aturan, jadi mohon kepada bapak dan ibu jika menemukan dugaan pelanggaran jangan sungkan untuk melaporkan ke Pengawas yang ada di tingkat Kabupaten/ Kota dan Kecamatan” ujarnya.

Heri menambahkan, selain sebagai upaya untuk mensosialisaikan penyelenggaraan Pilkada Serentak, kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan tugas tugas pengawas Pemilu.

Acara tersebut juga dihadiri langsung Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto, dalam arahannya secara khusus kepada Panwascam mengatakan, Panwascam harus sudah siap dilapangan melakukan pengawasan karena tahapan sudah didepan mata berjalan, diantaranya verivikasi bakal calon perseorangan, untuk itu panwas harus selalu siap melakukan pengawasan pro aktif dengan seksama dalam hal data dukungan calon perseorangan saat verivikasi dilakukan oleh KPU.

“Dalam menjalankan tugas Panwas harus pasang badan menggunakan kekebalan, artinya kekebalan tersebut anggota panwas harus sudah paham terhadap undang undang pemilu, peraturan KPU serta peraturan Bawaslu itu sendiri. Sehingga dalam menjalankan tugas pencegahan, penindakan dan pemutusan permasalahan pelanggaran sesuai dengan aturan sebagaimana mestinya”, pungkasnya.

Editor : Indra R

BAGIKAN