Pemberhentian Puluhan Karyawan Tetap di PT. Danbi International Dinilai Tidak Sesuai Prosedur

311
Ket Foto : FSPG Saat melakukan Mediasi

Koran-Fakta.Com (KF).- Dalam perkara pemecatan secara sepihak 49 orang karyawan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang bekerja di PT. Danbi International belum menemukan titik temu.

Evan Saepul Rohman S.H Bidang Ligitasi Federasi Serikat Pekerja Garut (FSPG) mengatkan bahwa pemberhentian 49 orang karyawan tetap di PT. Danbi International tidak sesuai prosedur, pasalnya menurut ia alasan perusahaan memberhentikan kariawan ini, karena kurang pesanan hal tersebut harus disertai bukti laporan keuangan perusahaan dua tahun terakhir.

“ Syaratnya perusahaan ini harus membuktikan kerugian tersebut dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. dan berdasar putusan pengadilan, bahkan menurut pekerja yang di PHK, di tahun 2018 Perusahaan masih merekrut pekerja baru. Tidak konsisten PT. Danbi ini katanya lagi ada pemberhentian masal untuk efisiensi tapi ko masih rekrut baru, kan aneh,” ujar Mantan Korwil Bem Nas Jabar itu.

Bahkan Bendahara Umum ISMAHI itu merasa heran, karena posisi ke 49 orang kariawan tetap yang di PHK ini semuanya adalah pengurus federasi serikat pekerja Garut (FSPG). Jika kami lihat lebih dalam diduga terjadi upaya Union Busting dan itu pidana yang akan berakibat fatal bagi perusahaan.

“Serikat kami ini baru berdiri di tahun 2019 di PT. Danbi tiba-tiba ada PHK ini dan isinya semua pengurus SPG dari Ketua sampai Anggota, jika kita lihat UU No 21 Tahun 2000 tentang SP/SB, setiap tindakan yang dapat dikatagorikan sebagai union busting adalah merupakan tindak pidana yang dapat dihukum,” Jelas ia

Ia juga menambahkan bahwa Pasal 43 dalam UU 21 tahun 2000 menyatakan. “Barang siapa menghalang-halangi atau memaksa pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, dikenakan sangsi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,- dan paling banyak Rp 500.000.000,-. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak kejahatan,” pungkasnya.

Sementara Ratmo S.H,. M.H Kuasa Hukum PT. Danbi International mengatakan bahwa alasan mengurangi pekerja tersebut karena kekurangan pesanan, sehingga berdampak pada dirumahkannya para pekerja.

“Jika tidak setuju dengan hasil mediasi ini, perusahaan mempersilahkan apabila serikat ingin melakukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Indusri (PHI), karena perusahaan tidak bisa mempekerjakan kembali kariawan,” ujar Ratmo saat mediasi berlangsung Kamis (08/09/19) pagi.

Tidak sampai disitu dalam waktu dekat ini akan ada kariawan tetap yang kembali di berhentikan, sedangkan untuk kariawan kontrak 3000 orang dengan alasan kontrak akan habis.(***)

Editor : Indra R
BAGIKAN