Pemborong Gorong Gorong Membandel, Baiknya di Black List !

477

Jurnalis : Tono Efendi

TASIKMALAYA, (KF)- Terkait pernyataan Plt Sekda Kota Tasikmalaya Drs. H.Ivan Dicksan dimedia ini, memerintahkan kepada bawahannya di Dinas PUPR untuk memberi teguran keras secara tertulis kepada para rekanan atau pemborong Gorong gorong, mendapat tanggapan serius dari Tokoh Pemerhati dan Pengamat Tata Kota, Ir.H.Nanang Nurjamil.

Dirinya sepakat dengan apa yang disampaikan plt Sekda, hanya masalahnya harus ada tindak lanjut yg riil dilapangan. Pemerintah melalui dinas terkait harus berani bersikap tegas terhadap rekanan yg tidak bisa bekerja secara profesional dan membandel, termasuk juga kepada konsuktan perencananya, bila perlu berikan sanksi BLACK LIST karena hal ini diatur oleh peraturan perundangan. Pemerintah selama ini seperti ada rasa ketakutan dalam melakukan tindakan tegas kepada rekanan (kontraktor dan konsuktan), ungkapnya kepada koran-fakta.com, Rabu (1/11/2017).

Terkait dengan proyek pembangunan dan perbaikan (revitalisasi) gorong2 atau saluran drainase yg sekarang lagi marak dikerjakan di beberap ruas jalan di kota Tasikmalaya, Ir.Nanang berpendapat, banyak permasalahan dilapangan yg harus segera dilakukan pembenahan. oleh karena itu pemerintah kota Tasikmalaya melalui Instansi terkait sebagai penanggungjawab kegiatan, perlu segera melakukan evaluasi dengan memanggil para kontraktor dan konsultan perencana untuk duduk bersama, memberikan arahan-arahan , koreksi dan instruksi kepada rekanan dan konsultan.

“Libatkan tenaga ahli yg mewakili pemerintah untuk sama-sama melakukan inspeksi lapangan. Jangan terus dibiarkan seperti ini, jalan menjadi macet, kota menjadi nampak kotor, pagar bangunan warga ada yg roboh, ada mobil warga terperosok kedalam saluran”, ujarnya. Apakah pemerintah mau membiarkan masyarakat yg menjadi korban dan dirugikan sebagai dampak dari kegiatan proyek yg kurang ditatakeloka dengan baik, bahkan cenderung tidak ada tindakan dan pengawasan, ujarnya.

Dia pun melihat, Kapabilitas dan Kuantitas SDM di Instansi/OPD yg mengelola proyek juga sangat kurang memadai, sementara paket-paket proyek begitu banyak yg harus dikelola. Pada umumnya Kegagalan sebuah proyek berawal dari proses pelelangan yg kurang transparan, tidak akuntabel dan sarat dengan KKN. Semoga di kota Tasikmalaya tidak demikian adanya, pungkasnya.

BAGIKAN