Pemkab Garut, Siapkan Dana Rp.15 Juta Per RW Untuk Penangan Sosial Dan Pelunasan Bank Emok

724

Koran-Fakta.com, (KF),- Selasa (07/04/2020) bertempat di gedung Pamengkang Kabupaten Garut, Bupati Garut Rudy Gunawan saat ditemui awak media menyampaikan, bahwa anggaran dana kelurahan disisihkan sebesar Rp15 juta untuk penanganan masalah sosial, sesuai hasil revisi aturan penggunaannya.

“Dana Kelurahan itu sudah akan diselesaikan, dari dana kelurahan disisihkan Rp15 juta, untuk penanganan masalah sosial, sesuai hasil revisi, sudah ada semua kelurahan dan desa,” ucapnya

Rudy juga menyampaikan, Dana Kelurahan ini kita salurkan sesuai kebutuhan, pihak kelurahan sudah mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-nya sekarang dirubah, diantaranya refokusing yaitu fokus kepada penanganan Covid-19.

“Kita akan cairkan, tapi tidak semuanya untuk itu, sebesar Rp15 juta untuk tiap RW dan kalau dihitung mencapai Rp. 45 Miliar untuk Kabupaten Garut, dan Minggu ini bisa dicairkan, ” Ungkapnya

Lebih jauh Rudy menjelaskan, Kami melihatnya sekarang ini, kita ini kan banyak program, dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Kita tidak mau ada duplikasi.

” Dana Desanya 76 hari kemarin sudah diproses, mungkin besok atau nusa bisa cair secara bertahap. Karena yang itu telah memenuhi syarat,” Ujarnya.

Rudy menambahkan nanti uang tersebut ditransfer melalui rekening lurah dan lurah ke para RW dengan diawasi camat

” Sekarang dalam perubahan DPA nya oleh Camat, sebetulnya Dananya sudah ada. Cuman Administratifnya dan sambil kita menunggu jangan sampai Duplikasi, “tuturnya

Masih kata Bupati, Dalam rangka memutus tagihan warga Garut dari cekikan bank emok, rentenir yang berkedok koperasi, Pemkab Garut telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 miliar.

“Uang itu untuk melunasi mereka yang tercekik rentenir di bawah satu juta rupiah, maka disiapkan Rp 10 miliar, dengan syarat mereka tidak minjem lagi,” katanya.

Meski cukup mencekik warga yang meminjam, selain di bawah satu juta, utang yang bisa dilunasi tersebut memiliki ketetapan hukum dilengkapi dengan adanya surat perjanjian antara kedua belah pihak, baik itu antara pihak peminjam dengan yang meminjamkan.

“Untuk pengajuan pembayaran hutang oleh Pemda, warga harus melapor terlebih dahulu ke Ketua RT dan RW, nantinya pihak Kecamatan akan melakukan verifikasi sekaligus menjadi Debit Kreditur,” Pungkasnya.(J Gunawan)

BAGIKAN