Pencegahan Pernikahan Dini, KPI Garut Adakan Dialog Publik dan Pelatihan Kader Dasar

115
Exif_JPEG_420

GARUT. (KF)- Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) untuk keadilan dan demokrasi Cabang Garut, Gelar Dialog Publik dan Pelatihan Kader Dasar. Kegiatan yang mengusung tema. “Mendorong perempuan muda dalam upaya pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Garut” tersebut, berlangsung di Aula Kantor MUI, Jl.Otista, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawabarat. Jum’at (8/9/2017) Siang.

Dalam Kegiatan tersebut turut hadir Anggota DPR RI Komisi IX, Hoerudin Amin S.Ag MH, Ketua KPI Cabang Kabupaten Garut, Risnawati Priyatno S.Pd, Darwini S.Pd, Sekwil KPI Jabar juga Drs. Rahmat Wibawa M Si, Kabid Perlindungan Anak Kabupaten Garut. Serta puluhan peserta yang mengikuti acara dialog publik tersebut.

Anggota DPR RI Komisi IX, Hoerudin Amin S.Ag MH, cukup mengapresiasi dengan kegiatan Dialog Publik dan Pelatihan kader dasar koalisi Perempuan Indonesia Cabang Garut, kegiatan seperti ini perlu diketahui dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, tentang pembangunan kesadaran pernikahan usia matang, ” kalau hari ini KPI terus-terusan berjuang menyelamatkan pernikahan yang baik, diusia yang matang nantinya akan berdampak pada Rumah tangga yang lebih sehat, maju, dan tentunya lebih mapan kedepannya dan hal itu tentunya menjadi harapan kita semua,” Katanya.

Ia mengatakan, respon saya terhadap teman-teman di KPI Cabang Garut ini, tentunya sangat mendorong sekali. ” Kalaupun kita bagian dari kelegislatipan atau delegasi kalau ada yang bisa menjembatani kita kan berjuang, untuk aspirasi mereka perubahan undang-undang pernikahan nanti kedepan.” Ujarnya.

Sementara Ketua KPI Cabang Kabupaten Garut, Risnawati Priyatno S.Pd, mengaku pihaknya selama ini tengah berupaya terus untuk mensosialisasikan program tersebut, ” kita melakukan acismen lalu memperoleh hasil, dan kita terus bersosialisasi kebeberap titik yang memang dianggap rawan,” Ucapnya

Diakui Risnawati, pernikahan anak dikabupten garut ini cukup banyak, “dari pernikahan tersebut sangat kompleks, dimulai dari KDRT, siklus kemiskinan menambah bahkan akibat pernikahan tersebutpun, tak kurang anak yang putus sekolah, dan hal tersebut otomatis mereka jarang bisa bekerja sesuai dengan harapan Karna massa usia mereka, Karna untuk pekerjaan, saat ini jangankan untuk lulusan SMP lulusan SMA sederajat saja kan susah,” Ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan Koalisi Perempuan Indonesia Nasional wilayah Jawabarat juga yang memperoleh program termasuk kabupaten Garut, mendorong perubahan undang-undang, ” Undang-undang No 1 tahun 78 untuk mendorong meningkatkan usia pernikahan anak dari 16 tahun menjadi 18 tahun,” Katanya.

Pihaknya berharap, dari kegiatan Dialog Publik dan Pelatihan Kader Dasar. Kegiatan yang mengusung tema. “Mendorong perempuan muda dalam upaya pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Garut” tersebut bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. (Indra R)

BAGIKAN