Perubahan Tipe PDAM Garut Harus Ditangguhkan

145

​GARUT, (KF).- Seiring dengan perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Garut pada awal tahun ini, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Intan juga akan mengalami perubahan dari tipe B ke C. Itu artinya di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Garut ini, dipastikan bakal memiliki tiga direksi, yakni Direktur Utama (Dirut), Direktur Umum (Dirum) dan Direktur Teknis (Dirtek). 
Akan tetapi, rencana perubahan tersebut mendapat sorotan tajam dari sejumlah kalangan. Mereka menuding adanya unsur kepentingan lain dibalik perubahan status PDAM itu sendiri. Koordinator Masyarakat Peduli Anggaran (Mapag) Garut, Haryono, menilai perubahan tipe atau peningkatan status PDAM Tirta Intan saat ini cukup berat. Karena pelayanan PDAM sendiri saat ini masih belum maksimal. 
Menurut Haryono, sebelum dilakukan perubahan status, mestinya PDAM membenahi dulu manajemennya sendiri, seperti memperhatikan kesejahteraan dan fasilitas seluruh karyawan. “Karena pada ujungnya mereka juga bagian yang tidak dapat terpisahkan yang secara langsung berhadapan dengan konsumen. Saat ini manajemen PDAM dipengaruhi beberapa kebijakan. Pertanyaannya adalah apakah kebijakan tersebut sesuai dengan yang diinginkan Direktur atau memang ada pengaruh-pengaruh lain dari luar yang terus menekan manajemen PDAM ?,” katanya. 
Mantan anggota DPRD dari fraksi Golkar itu, menyebut keberadaan manajemen atau struktur BUMD ini banyak dipengaruhi juga oleh sistem pengawasan, dimana sistem dan kontinyuitas pengawasannya dirasa masih belum maksimal. “Contoh, sekarang ini tingkat kelancaran air sedikit terganggu. Padahal kondisi cuaca cukup aman karena saat ini musim penghujan.
” Ketimbang merubah tipe, lebih baik membenahi dulu manajemennya. Saya minta ditangguhkan dulu karena jumlah pelanggan tidak cukup menjadi dasar. Perubahan tipe malah akan menambah beban,” kata Haryono, Minggu (5/2/2017). Oleh karena itu, aktivis yang paling vokal mengkritik pemerintah tersebut menyarankan, pihak eksekutif dan legislatif mempertimbangkan sekaligus memperhatikan konsumen dan karyawan secara sungguh-sungguh serta menghitung cashflow anggaran di tubuh PDAM tersebut. 
Selain itu lanjutnya, dasar perubahan tipe juga harus betul-betul substantif untuk meningkatkan kinerja bukan untuk kepentingan tertentu. “Sebagai konsumen, saya sih setuju-setuju saja dilakukan perubahan tipe. Akan tetapi tidak untuk sekarang, karena pelayanan PDAM juga harus maksimal serta kesejahteraan dan fasilitas karyawannya mesti diperhatikan.” ucapnya. 
Dan yang paling penting perubahan itu bukan karena desakan atau untuk kepentingan politik. “Terus terang saja dalam rencana perubahan ini saya mencium ada aroma kepentingan pribadi. Lebih baik ditangguhkan daripada gaduh di PDAM itu sendiri,” tegasnya. 
Ditemui sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPRD Garut, Senin (06/02), Wakil Bupati Kabupaten Garut, Helmi Budiman, menjelaskan, Pertimbangan atas dilakukannya perubahan bentuk direksi PDAM, berdasarkan jumlah konsumen yang bertambah, dimana dengan jumlah konsumen saat ini dinilai bisa berubah tipe dan bentuk direksi dalam BUMD tersebut. 
Menanggapi masih minimnya tingkat kesejahteraan pada tubuh PDAM, sehingga dengan meningkatnya tipe dan menjadikannya PDAM dipimpin 3 direksi itu, justru dinilai akan menambah beban biaya belanja pegawai. Hal itu Kata Helmy, bisa dilakukan secara simultan bersama-sama. 
“Karena kalau jumlah direksinya lebih banyak, memang dari gaji bisa lebih (merogoh cost), tapi dari sisi kinerja bisa lebih baik karena ada yang memikirkan atau konsen pada bidang tertentu. Tadinya satu orang Direktur, sekarang ada beberapa direktur, dihaharapkan ada peningkatan kinerja. Sehingga dengan penigkatan kinerja diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan, sehingga bisa sinergis,” ujar Helmi.
Untuk Perubahan tipe PDAM tersebut, saat ini masih dalam proses dan dalam waktu dekat, pihaknya akan membuat tim seleksi untuk memilih pengisi 3 posisi Direktur di PDAM. Ada beberapa syarat harus dipenuhi bagi calon Direktur yang melamar, hal tersebut menurut Helmi tertuang dalam Peraturan Daerah. (Jay).

BAGIKAN