Rencana Syarat Domisili Pilkades 2017

2553
Kepala BPMPD Kab Garut, Teddy Iskandar

KF.- Tahun 2017 mendatang Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Garut gelombang kedua rencananya akan digelar. Kini telah beredar informasi bahwa syarat terkait lamanya domisili calon kades akan dihapus, dan syarat untuk menjadi calon kades cukup hanya tercatat sebagai seorang Warga Negara Indonesia (WNI) saja. Adanya informasi ini tentunya sangat membingungkan bakal calon itu sendiri.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Garut menjelaskan, memang sebelumnya ada penarikan peraturan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat domisili calon kades.
“Tetapi pasca penggugatan yang dikabulkan MK, hingga sekarang aturan baru itu belum ada ketetapan pasti mengenai pengganti aturan tersebut. Kita masih menunggu regulasi aturan dari Kemendes. Ya kita tunggu saja seperti apa aturan baru tersebut,” kata Teddi Iskandar pada wartawan.

Menurut Teddi, peraturan pemerintah tentunya harus dituruti, karena keputusan itu yang akan menjadi ketetapan nanti. Akan tetapi, peraturan tentang calon kades yang boleh berdomisili dimana saja, asalkan WNI, dan ia bisa mencalonkan diri sebagai kepala desa di seluruh Indonesia sampai sekarang ini belum turun aturannya.
“Yang sekarang ramai di ributkan tentang syarat domisili calon kades ini belum ada ketetapan pasti.” ucapnya.

Jika aturan baru tersebut benar-benar terjadi, kata Teddi, sudah barang tentu ada nilai plus minusnya. “Positifnya bisa memberikan hak dan kesempatan kepada seluruh warga Indonesia untuk bisa menjadi kades dimana saja. Kalau minusnya, tentunya calon kepala desa harus menguasai karakter, budaya masyarakat setempat, dan beberapa hal penting lainnya,” pungkasnya.(dra R/JG)

BAGIKAN