Rutilahu di Garut Peroleh Tambahan Bantuan Dari Provinsi.

302

GARUT, (KF).- Wakil Bupati Garut dr Helmi Budiman menghadiri kegiatan sosialisasi bimbingan teknis Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang pirakasai oleh Disperkim Provinsi Jawa Barat, di aula Joglo Garut, Jl Proklamasi No 45 Tarogong Kidul, Garut. Senin (29/04/2019) Siang.

“Kita mendapatkan tambahan bantuan Rutilahu dari provinsi Jawa Barat. Tahun ini meningkat tahun kemaren dari 500 unit sekarang menjadi 1080 unit, jadi kalau di jumlahkan dengan dari pusat, kemudian dari APBD Kabupaten itu jumlahnya mencapai 5000 unit,” kata wakil bupati Garut dr Helmi Budiman didampingi Kepala Disperkim Garut Aah Anwar, usai menghadiri kegiatan Bimtek Rutilahu pada awak media.

dr Helmi mengatakan, target kita dalam lima tahun ke depan 15.000 unit itu dalam janji kampanye kita. Alhamdulillah tapi ini bisa melebihi target, Jadi kalau 5000 dikali 5 Tahun berati dalam 5 Tahun itu bisa mencapai 25.000 unit. Rutilahu ini untuk di seluruh desa/ Kelurahan, sementara kebutuhan rutilahu kita 42.000 unit, jadi hampir 1.000 unit rata rata satu kecamatan.

Jadi memang ini sangat banyak, lanjut wabup ” makanya tadi saya kepada dinas terkait agar memaksimalkan potensi lokal, artinya ada potensi lokal bambu kayu yang dengan pengolahannya sangat baik, itu bisa awet dan menarik, makanya ini sedang kita coba. ada inovasi karena memang itu bisa lebih murah karena memanfaatkan bahan baku yang ada di daerah, ” jelasnya

Lebih jauh menyampaikan, untuk penerima manfaat itu banyak kriterianya, jadi kita serahkan nanti didata. memang kalau kita lihat Rutilahu itu, tidak harus semua dibangun dari awal atau dari nol, tapi sekarang yang prioritas kita itu adalah rumah yang mau ambruk, dari sisi ketahanan sudah tidak memadai. Untuk pelaksanaannya nanti, ini kan baru bimbingan teknis sosialisasi.

“Insyalloh mudah mudahan bulan mei sudah bisa dilaksanakan. tapi syaratnya adalah gotong royong, partisipasi masyarakat karena ini kalau tidak ada partisipasi dari semua tentunya tak bisa terwujud,” ujarnya

Sambung Helmi, karena memang syarat dari provinsi ada partisipasi masyarakat atau gotong royong,

” Dari nilai Rp.17.500.000, – yang dianggarkan untuk tukang itu hanya Rp.750.000,- sementara kebanyakan untuk bahan baku. Jadi ini banyaknya untuk bahan baku tukangnya sedikit artinya perlu gotong royong masyarakat,” pungkas Helmi (J.Gunawan)

Editor : Van’s

BAGIKAN