Setelah Masker, Aktivis Eksponen ’96 Soroti Pengadaan Stiker Penerima Bansos

168

Koran-Fakta.com,(Kota Tasikmalaya)
Sebagai warga masyarakat yang jelas dilindungi oleh undang-undang berhak mengawasi setiap kebijakan yang terjadi, kaitan dengan apapun termasuk kaitan dengan penggunaan dana Covid-19 yang sudah direalisasikan oleh masing-masing dinas sesuai tupoksinya. 

Demikian yang dipaparkan Aktivis Eksponen ’96 Dadi Abdidarda saat bincang bincang dengan koran-fakta.com, Sabtu (25/7/2020) malam tadi.

Dadi menilai,  dallam permasalahan penggunaan anggaran dana Covid-19 ini,  menduga dirinya menduga ada tumpang tindih kegiatan karena kurangnya koordinasi antara dinas terkait sebelumnya, sehingga ada indikasi penyimpangan yg dilakukan oleh gugus covid19 tingkat kota terkait anggaran yg sudah terserap oleh masing masung dinas yg terkait.

“Berapa milyarkah anggaran gugus tugas Covid 19 untuk Kota Tasikmalaya setelah adanya refocusing di semua sektor, berapa yang sudah terserap, sudah benarkah mekanisme yang dilakukan oleh msing masing dinas, tepat sasarankah, itu yang perlu publik tahu, karena undang undang sudah mengamanatkan setiap anggaran apapun harus transfaran dalam arti publik/masyarakat juga wajib tahu, ” tegas Dadi.

Oleh karena itu,  masih kata dia,  dalam masalah ini harus ada kejelasan dan transparasi anggaran, karena pengelolaan dana gugus covid 19 ini sangat resisten, sangat longgar kewenangan. Apalagi semua kebijakan tersebut seluruhnya ada di eksekutif, dan dewan sendiri seakan dimandulkan cenderung tidak memilik inisiatif untuk  mengkritisnya secara konsisten melalui beberapa pola mekanisme yg ada di legislatif,  katanya.

“Contoh kecil dalam hal pengadaan stiker, Dinas terkait belum buat RKB ternyata sudah muncul tagihan dari pihak ke tiga terkait pembayaran stiker, itu hal kecil yang sangat terbuka, apa urgenya tentang stiker itu, provinsi dan pusat tidak membuat stiker untuk calon penerima,” lanjut Dadi sambil memperlihatkan contoh stiker yang dimaksud.

Bahkan saat dirinya konfirmasi ke dinas terkait tentang stiker tadi,  dinas cenderung diam seolah mengiyakan bahwa persoalan itu terjadi.

“Penerima bansos maksudnya, pusat dan provinsi kan ga buat stiker padahal kuotanya lebih besar ketimbang bansos yg dikeluarkan melalui ABPD Kota Tasikmalaya, ” tanya Dadi yang juga Sekjen LSM JAGAT.

Bahkan dirinya juga sempat menyoroti pengadaan masker, seperti apa mekanisme pengadaanya yg dipakai oleh dins terkait, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau ada aturan mainnya ? Hal inilah yg menjadi menarik buat saya secara pribadi utk disikapi,  pungkasnya.  (Tono Efendi)

Editor: J Wan

BAGIKAN