Sisa BOP Penarikan Sampah Di Desa Mekargalih Digunakan Untuk Oprasional Angkutan Anak Sekolah Gratis.

51

GARUT, (KF).- Pemerintah Desa Mekargalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, menggelar rapat kordinasi (Rakor) bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Warga masyarakat membahas terkait Peraturan Desa (Perdes).

Kegiatan yang dilaksanakan di Balai kantor pemerintah Desa Mekargalih, Rabu (13/03/2019) Siang. Tersebut dihadiri oleh PJs. Kepala Desa Mekargalih Idad Badrudin SE, Ketua BPD, Sekdes Mekargalih, Perangkat Desa, sejumlah anggota BPD, tokoh Agama, tokoh Masyarakat, para RW/RT dan tokoh Pemuda serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya PJs. Kepala Desa Mekargalih Idad Badrudin, mengatakan pelaksanaan kegiatan Rancangan Peraturan Desa ini adalah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai landasan operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.

” Dimana desa bertempat dan berkewajiban untuk membentuk sebuah peraturan desa, dimana inovasi desa dimana gambarannya apabila didesa tersebut dalam satu tahun tidak pernah mengeluarkan peraturan desa atau keputusan Kepala Desa. Berarti tidak berjalan dalam sisi kemasyarakatan. meskipun secara bakunya ataupun kesepakatan itu ada aturan-aturan, cuma hukum adat, berbudaya yang diatur,” Ucapnya

Lanjutnya, makanya untuk hari ini saya selaku PJs Kepala Desa, mengajak pada warga Mekargalih untuk ikut adil dalam membuat pembahasan rencana Peraturan desa kedepan.

“Adapun yang akan dibahas hari ini adalah terkait retribusi sampah, warga berkewajiban membayar sebesar Rp. 2000.- per kepala keluarga, untuk biaya BOP penarikan sampah yang langsung dibuang ke Pasirbajing,” Katanya.

Sisa dari BOP itu dianggarkan untuk oprasional angkutan anak sekolah gratis, yang berada diruang lingkup Desa Mekargalih yang diperuntukkan untuk siswa SD, SMP dan SMA,

“Sementara yang dibangku kuliah tidak dikenankan untuk naik angkutan gratis anak sekolah ini,” paparnya

Dari hasil rapat koordinasi tersebut menghasilkan beberapa kesempakatan Rencana Peraturan Desa (Raperdes) tersebut nantinya akan melalui beberapa tahapan, yang nantinya disahkan untuk dijadikan Peraturan Desa (Perdes). Pungkasnya. (J.Gunawan)

Editor : Indra Ramdani

BAGIKAN