Tiga Agenda Penting Terkait Guru Honorer Harus Di Bahas Tuntas Di RAKORNAS Gelora Bungkarno Nanti

303
Ket Foto : Ketua PGRI Kecamatan Banyuresmi saat menggelar rapat koordinasi dengan ratusan guru honorer di Aula guru kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Jawabarat.

Koran-Fakta.Com (KF).- Ketua PGRI Kecamatan Banyuresmi, Ma’mun Gunawan menyebutkan permasalahan strategis yang dihadapi guru honorer Terkait revisi UU ASN yang tidak pernah berujung. Padahal hal itu selalu menjadi pembahasan dalam setiap rapat legislasi di DPR RI.

“Dengan mandegnya revisi UU ASN, maka honorer usia diatas 35 tahun tidak memiliki kesempatan menjadi PNS,” yang pertama itu ucap Mamun.

Lanjutnya, mengenai kelulusan Guru honorer Kategori 2 pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2019 yang hingga saat ini belum jelas nasib pengangkatannya sebagai PPPK. Kemudian sambung Mamun, terbitnya Permendikbud nomor 8/2020 yang membatasi pembayaran honor guru honorer hanya bagi yang memiliki NUPT dan belum bersertifikasi.

“Bahkan Kenaikan alokasi 50% dana BOS untuk honor pun menjadi rancu ketika realisasi honorariumnya harus mensyaratkan kepemilikan NUPTK,” ucap Mamun saat ditemui usai menggelar rapat Koordinasi Guru di Aula Guru, Kecamatan Banyuresmi. Rabu (12 Februari 2020) Siang.

Lebih jauh disampaikan, Guru honorer harus bersatu dan tidak boleh tersekat apalagi terpecah hanya karena kategori dan non kategori, hanya karena usia diatas dan dibawah 35 tahun.

“Semua guru honorer harus menjadikan tiga masalah tersebut sebagai agenda besar yang harus diselesaikan bersama dan tentu saja harus berskala ketingkat nasional, karena ketiga masalah tersebut kebijakannya ada dipemerintah pusat,” paparnya

Oleh karenanya lanjut ia, tentunya perlu langkah konsilidasi yang massif dan nasional yang melibatkan seluruh stakeholder organisasi profesi guru, terutama PGRI.

Ditambahkannya bahwasanya PGRI adalah rumah besar dan rumah bersama seluruh guru. PGRI Kabupaten Garut secara resmi dan tertulis mendukung langkah yang ditempuh salah satu organisasi guru honorer yang akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Guru Honorer Indonesia pada tanggal 20 Februari 2020 di Gelora Bung Karno Jakarta.

“Tentu kami ingin agar tiga masalah tersebut dibahas tuntas dengan solusi yang jelas. Terkait dengan revisi UU ASN yang mentok, maka perlu suatu langkah taktis agar Presiden berkenan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) ASN yang mengakomodir usia diatas 35 tahun untuk berkesempatan mengikuti proses pengadaan CPNS, tentunya dengan syarat masa pengabdian”, tandasnya.

Kemudian dismapaikan lagi, Rakornas juga harus bisa menekan Kementerian PAN-RB atau BKN agar segera mengeksekusi pengangkatan rekan-rekan honorer yang telah lulus PPPK pada seleksi tahun 2019 kemarin, agar mereka memiliki kepastian status. Tidak terus galau dan cemas, sudah lulus tetapi tidak kunjung diangkat. Dan masalah yang baru saja muncul, yaitu pemberlakukan kepemilikan NUPTK bagi guru honor untuk bisa mendapat honorarium dari dana BOS dan pelarangan honorer bersertifikat pendidik untuk menerima honor dari uang BOS.

Tiga agenda tersebut harus diusung bersama oleh para guru honorer seluruh Indonesia pada RAKORNAS GURU HONORER 20.02.20 di Gelora Bung Karno nanti. Dan Insya Allah, tanggal 21 Februari nya akan kami sodorkan pada Rakornas PB PGRI di Tanah Abang Jakarta. Tiga agenda tersebut adalah :

1. Meminta Kepada Bapak Presiden RI, untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) ASN, yang mengakomodir usia diatas 35 tahun bagi guru honorer untuk diangkat sebagai PNS

2. Menuntut kepada Menteri PAN-RB dan/atau Kepala BKN untuk segera mengangkat para honorer yang telah lulus pada seleksi tahun 2019 sebagai PPPK

3. Menuntut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk segera merevisi Permendikbud nomor 8/2020 dengan menghapus syarat kepemilikan NUPTK dalam pembayaran honor bagi guru honorer, dan tidak melarang guru honorer yang bersertifikat pendidik untuk menerima honor dari dana BOS. (***)

Editor : Indra R

BAGIKAN