Trayek Angkutan Umum Atau Barang Kini Harus Berbadan Hukum

74

Foto: dra R Kepala Dinas Perhubungan Kab.Garut H.Wahyu didjaya
Foto: dra R
Kepala Dinas Perhubungan Kab.Garut H.Wahyu didjaya
KF.-Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang perizinan tertentu, yang mengatur tentang retribusi izin trayek angkutan umum dari perorangan kini harus berbadan Hukum, hal tersebut diungkapkan Kepala dinas perhubungan kabupaten Garut H.Wahyu didjaya, Rabu(19/10) Siang.

Perpanjangan izin operasional angkutan umum adalah KP Sit 10-66000 Sit-Ret 81500 SK 132000 -14 -163000 Surat Keputusan 5 Tahun dan harus berbadan hukum.

Kini dari perorangan menjadi badan hukum, “jadi Sekarang walaupun diberlakukannya dari Januari 2016 tapi secara bertahap sekarang harus lebih disosialisasikan, termasuk angkutan barang,” Katanya.

Lanjut ia, Badan hukum tersebut meliputi Empat diantaranya Koprasi, PT, BUMN, BUMD.didalam badan hukum tersebut tentunya ada kemudahan-kemudahan untuk proses, salah satunya adalah pajak, “misalkan kalau pribadi 100% tapi kalau berbadan hukum bisa 30%,” Singkatnya.(dra R)

BAGIKAN