Uniga Dan Kominfo, Gelar Diskusi Terkait Perpu Nomor 2 Tahun 2017

139

GARUT, ( KF)– Dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif, Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mulai gencar melaksanakan sosialisasi mengenai Perpu tersebut, dengan berbagai kemasan. Di Universitas Garut (Uniga) misalnya, digelar Diskusi dengan tema “Merawat NKRI Melalui Ormas Di Bumi Pertiwi”.. Acara tersebut, digelar Jum’at (13/10/2017), di Aula Fekon Uniga Jalan Raya Samarang, Hampor Kecamatan Tarogong Kidul.

Rektor Uniga, DR. Ir. H. Abdussy Syakur, menyambut baik sosialisasi yang dilaksanakan Kominfo di kampusnya itu. ” Ini sangat penting sekali, sebab di masyarakat sekarang ini tengah timbul kegaduhan, menanggapi soal Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ini. Tadi bagus sudah dijelaskan dengan detil, termasuk latar belakang munculnya Perpu ini. Sebab masyarakat sendiri banyak sekali yang tifak tahu apa itu Perpu, lalu bagaimana Perpu ini menjadi undang-undag. Ini kan permasalahan bangsa, masyarakat jarus tahu permasalahan bangsanya, termasuk mahasiswa, ” ujarnya.

Dengan adanya penjelasan seluk beluk Perpu ini, Syakur menilai ini sangat baik, sebab mahasiswa bisa jadi lebih tahu soal itu. Ia menyimak pertanyaan mahasiswa yang ditujukan kepada para narasumber dari Kominfo dan perwakilan deputi Kemenkumham pada saat acara berlangsung, itu merupakan pertanyaan yang sering muncul di masyarakat. Sehingga jika dibiarkan akan berbahaya untuk keutuhan NKRI.

Ia sendiri memandang perlu adanya Perpu tentang keormasan yang baru ini. Sebab menurutnya, saat ini terjadi kondisi yang mengarah pada perpecahan bangsa. Hal itu katanya terjadi bukan hanya di ibu kota, melainkan juga di beberapa daerah. Di lingkungan kampusnya sendiri, Ia tidak melihat adanya situasi yang mengarah pada perpecahan.

” Saya tifak melihat kondisi yang membahayakan itu, sebab dari awal mereka sudah diajarkan mengenai wawasan kebangsaan, pendidikan bela negara, pendidikan karakter, olahraga, kewiraan. Dan diujungnya juga mereka diarahkan pada program KKN, yang mengimplementasikan kebhinekaan,” tandasnya.

Syakur juga menilai Perpu tetsebut akan mampu menangkal radikalisme, liberalisme, dan kapitalisme yang berlebihan. (Jay).

BAGIKAN