Untuk Kawal Pembangunan Daerah, Kejaksaan Bentuk Tim TP4D

160

GARUT, KF- Kejaksaan Negeri Garut Sosialisikan tentang pengawalan, Pengamanan, Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Garut.

Kepala Kejaksaan Garut, Mamik Suligiono, mengatakan, pembentukan tim TP4D berdasarkan instruksi Presiden. Dimana dengan adanya TP4D di masing-masing SKPD ditujukan untuk mencegah terjadinya tindakan melanggar hukum terhadap Pembangunan atau Pemerintahan Daerah. 

“Menjawab arahan Presiden dimana penegak hukum jangan hanya melakukan penindakan saja terhadap pembangunan-pembangunan di daerah, tapi harus melakukan pencegahan. Karena Presiden menangkap ada beberapa Daerah yang penyerapan anggarannya rendah untuk membangun,” ujarnya usai melakukan sosialisasi TP4D bersama Wakil Bupati dan sejumlah Kepala SKPD di Aula Kejaksaan baru di jalan Merdeka, Kab Garut , Jumat (24/03/2017)

Lanjutnya, tidak sedikit orang-orang PPK dari organisasi proyek sering dipangggil penegak hukum, sehingga menimbulkan ketakutan tersendiri bagi yang bersangkutan. Oleh karena nya, kata Mamik, Presiden menunjuk jaksa agung supaya melakukan pengawalan pendampingan terhadap pembangunannya maupun pemerintah daerahnya sangkan tidak terjadi prilaku melanggar hukum seperti korupsi dan lain sebagainya.

“Mulai dari perencanaan pelelangan sampai pengerjaan proyek (didampingi), kejaksaan membentuk tim, di Garut satu tim ada empat jaksa. Ini yang kemudian mengawal dan mendampingi SKPD. Dan ini harus disikapi juga tidak hanya dari kejaksaan tapi oleh pelaksana pekerjaan juga supaya tidak hanya ditangkap, dihukum dan sebagainya tapi kita ajak sama sama mencegah perubuatan negatif melanggar hukum,” pungkasnya.

Apabila pada praktiknya nanti ada indikasi atau ditemukan pelanggaran hukum dalam pembangunan, sedini mungkin akan dilakukan pencegahan. Dan apabila diketahui ada pelanggaran, ada mekanisme yang dilakukan. 

Pertama, tim akan menyerahkan ke pihak Inspektorat Daerah terlebih dahulu. Apabila, pihak inspektorat menganggap ada pelanggaran admisitrarif, maka Inspektorat bisa melakukan langkah bagaimana mengatasi hal itu. “Kalau ada tindak pelanggaran hukum maka bisa ditindak lanjuti oleh penegak hukum terserah apa itu kejaksaan atau kepolisian,” ujarnya.

Untuk tim TP4D ini, masing-masing SKPD mengajukan permohonan, ketika pihak Kejaksaan menyetujui, kata Mamik, pihaknya akan membentuk tim untuk Dinas tersebut. Kendati,  jumlah Jaksa yang ada dibanding jumlah SKPD yang ada belum sebanding, tetapi kata Mamik, pihaknya harus siap dengan keadaan ini untuk melaksanakan arahan presiden.(J Wan)***

BAGIKAN