Upah Minimum Dikabupaten Garut Menjadi Persoalan Serius Yang Perlu Diperjuangkan.

209
Ket foto: Ketua Federasi Serikat Pekerja Garut, Indra Kurniawan, saat ditemui koran-fakta.com di Hotel Kampung Sumber Alam Jl Cipanas Garut. (Foto oleh : Indra R)

GARUT, (KF).- MENINGKATKAN Kesejahteraan dan Menciptakan Wadah Pekerja yang Profesional dan Terurai menjadi tujuan utama berdirinya Federasi Serikat Pekerja Garut. Sebab upah minimum khususnya dikabupaten garut adalah persoalan serius yang perlu diperjuangkan.

“Berangkat dari sisi keprihatinan buruh Garut terutama dari sisi industrial, antara perusahaan dan karyawan (pekerja-red) makanya kami mendirikan Federasi serikat pekerja ini, dimana pembentukan pederasi ini membentuk suatu wadah yang legal yang dinaungi oleh lima serikat pekerja, sesuai dengan amanat undang-undang,” Ujar Ketua Federasi Serikat Pekerja Garut, Indra Kurniawan, saat ditemui koran-fakta.com di Hotel Kampung Sumber Alam Jl Cipanas Garut, Jum’at ( 07/12/2018) Sore.

Problem di Garut saat ini sebetulnya ada tiga, pertama kepatuhan perusahaan untuk membayar upah minimum sesuai dengan aturan yang ada. Persentasi, serta data yang ada tentunya perlu di palidasi lagi. Bahkan kurang lebih 60% perusahaan digarut masih membayar upah dibawah upah minimum.

“Kalau kita berbicara sanksi, tentu upah minimum jika tidak dibayarkan oleh perusahaan yang memang tidak berkenan tentu sanksinya delik pidana, makanya dalam deklarasi ini kita undang beberapa steakholders baik dari pihak Polres, Dandim, DPRD, DPMPT, Kadisnaker juga lembaga pengawasan ketenagakerjaan, untuk melihat suatu problem yang memang betul-betul serius,” Katanya.

Lanjut disampaikan Indra hal ini sangat penting karena wadah organisasi seperti ini harus betul-betul dikelola secara profesional.

“Federasi itu punya objektivitas, pertama bagaimana dalam satu tahun kedepan mendorong para pengusaha untuk mematuhi aturan salah satunya membayar upah minimum sesuai dengan aturan. Yang kedua digarut ini sebetulnya belum ada suatu wadah yang secara lokal, makanya kita akan bermitra dengan KSPSI, KASBI, SPSI untuk sama-sama memperjuangkan buruh yang ada dikabupaten garut,” ucapnya

Walaupun perjuangan tentunya bisa berbeda-beda. Lanjutnya akan tetapi tangan federasi lebih kepada secara ilmiah atau secara akademisi bisa mendorong stakeholder dikabupaten garut terutama DPRD untuk membela kaum buruh.

“Bagaimana konsep-konsep yang bisa dibuat dalam peraturan oleh DPRD, apa konsep DPRD melihat substansi permasalahan yang tadi saya sampaikan tentang pemenuhan, kepatuhan perusahaan terkait dengan permasalahan upah,” jelasnya.

Ditambahkannya, dalam kurun waktu satu tahun kedepan insyaallah pihaknya akan membuat program kerja serta mengajak aparat kepolisian dalam hal ini Polres Garut untuk tidak segan-segan menindak perusahaan-perusahan yang masih membayar upah dibawah minimum. Meskipun perusahaan membolehkan membayar dibawah upah minimum, ketika perusahaan itu tidak mampu dan diberikan penangguhan oleh gubernur.

“Nah nanti kita lihat, seberapa banyak perusahaan yang melakukan penangguhan itu. Kalau seandainya memang dia tidak melakukan penangguhan lalu kemudian perusahaan itu tetap membayarkan upah dibawah minimum, itu bisa langsung ditangkap tanpa harus ada delik aduan, karena ini deliknya delik umum sehingga hal ini menjadi problem serius,” pungkasnya.

Laporan : Indra R

Editor : Tomy

BAGIKAN