Wakil Bupati Garut, Sambut Baik Pembentukan Asosiasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

62
Ket foto : Asosiasi BUMDES saat foto bersama dengan wakil Bupati Garut pada rakor BUMDES yang digelar di wilayah Desa Sukatani, kecamatan Cilawu Garut. (Foto oleh : Ags)

GARUT, (KF).- Asosiasi BUMDES merupakan salah satu lembaga atau organisasi yang berperan sebagai alat/media antar bumdes di Desa-desa khususnya dikabupaten Garut.

Dan pada hari ini Kamis (31/1/2019) Siang. Bertempat di Wilayah Desa Sukatani, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut Jawabarat. Asosiasi Bundes melaksanakan rapat kordinasi (Rakor) yang dihadiri selain anggota pengurus Asosiasi Bundes dan forkopim kecamatan Cilawu. Wakil bupati Garut dr. Helmi Budiman juga turut hadir pada kesempatan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Garut, dr.Helmi Budiman menyambut baik Rencana Asosiasi Bundes Sukatani tersebut.

“Tentunya saya sangat bangga dan menyambut positif terhadap Bundes karena dengan Bumdes bisa menujang pada perekonomian di Desa-desa, jadi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dengan pemerataan ekonomi bukan hanya dikota saja tetapi di Desa-desa juga sangat perlu demi pemerataan pertumbuhan ekonomi.” Ujar Helmi.

Lanjut Helmi pihaknya berharap, di setiap Desa mau tidak mau harus ada perusahaan yang tentunya perusahaan tersebut juga dapat bekerja profesional sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita semua.

Mengenai payung hukum, sambung Helmi, sebenarnya dulu Perda-nya sudah ada, tapi mungkin peraturan didalamnya atau aturan kedalamannya harus lebih dikaji.

“Mungkin kalau sudah ada payung hukum, segala bentuk bantuan baik itu bantuan hibah dari provinsi atau pusat diharapkan segala sesuatu sudah tersedia, jadi saya harapkan payung hukum nya lebih disiapkan untuk kedepannya, agar Asosiasi Bundes ini dapat berjalan sesuai harapan,” katanya.

Lebih jauh disampaikan, Helmi pihaknya saat ini sedang mengadakan upaya yang salah satunya mengawali dengan melakukan evaluasi antara pemerintah dengan pihak DPRD.

“Kebetulan juga dalam Asosiasi ini juga ada anggota dewan yang terlibat didalamnya, dengan begitu mudah-mudahan peraturan daerah (Perda) sebagai payung hukumnya bisa segera terselesaikan sesuai dengan apa yang kita harapkan,” Katanya.

Laporan : Ags

Editor : Indra Ramdani

BAGIKAN