Walikota Tasik Akhirnya Keluarkan SE Baru Transportasi Online

214

Jurnalis : Tono Efendi

Kota Tasikmalaya, (KF)- Walikota Tasikmalaya Drs.H.Budi Budiman, akhirnya menyampaikan Surat Edaran yang terkait Jasa Transportasi Umum, sebagai tindak lanjut hasil rapat audiensi Forum Komunitas Transportasi Online Tasikmalaya (FKTOT).

Surat Edaran (SE) Walikota Tasikmalaya No.551.21/297/dishub/2018 tentang Penyelenggara angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek tertanggal 31 Januari 2018.

Dalam SE Walikota tersebut menegaskan, setiap kegiatan usaha pelayanan angkutan umum orang terlebih dahulu harus memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya, penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dengan memanfaatkan aplikasi berbasis tekhnologi informatika, merupakan bagian dari kegiatan usaha yang diwajibkan memiliki ijin sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017

Point berikutnya, penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Permenhub No.108/2017, hanya berlaku bagi kendaraan roda empat. Lalu, penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, tidak termasuk pengguna kendaraan roda dua.

Bagi seluruh penyelenggara angkutan umum yang bermaksud atau saat ini sedang mengoperasikan kendaraan roda empat untuk melayani angkutan orang dengan memanfaatkan aplikasi berbasis tekhnologi informatika, agar segera memproses perijinan sesuai ketentuan perundang-undangan dan untuk sementara tidak melaksanakan kegiatan/menghentikan kegiatan usahanya sampai dengan diperolehnya izin dimaksud.

Dalam point terakhir disebutkan penyelenggara jasa usaha transportasi harus memperhatikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan pengguna jasa serta ketentraman dan ketertiban umum.

Terpisah, Pembina FKTO Tasikmalaya Ir.H.Nanang Nurjamil,MM, dalam keterangan yang disampaikan melalui medsos, mengajak dan mempertegas SE Walikota yang baru ini, kepada semua pihak untuk dapat menahan diri dan Stop Aksi Persekusi, Sweeping dengan kekerasan terhadap siapapun pelaku penyedia dan pengguna jasa transportasi umum, baik Online maupun Konvensional.

“Bagi penyedia jasa yang tidak bisa memberikan rasa aman, nyaman, ketentraman bagi pengguna jasa transportasi (konsumen), menganggu ketertiban umum karena adanya aksi persekusi (sweeping dengan tindak kekerasan), berarti secara jelas dan tehas telah melanggar SE Walikota yang baru ini,” tegas Nanang.

Editor: Van’s

BAGIKAN