FKMT Menegaskan,  PNS Ikut Kampanye Petahana Bisa Dipenjara

278

Koran-Fakta.com, (Tasikmalaya). – Pemantau Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya (FKMT) menegaskan,  “PNS Kampanye Petahana bisa dipenjara”. Demikian yang dipaparkan Ketua Pemantau Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2020, Dani Safari Effendi, SH.  Kepada koran-fakta.com,  Senin (24/8/2020) siang tadi di kantornya usai rapat Pemantau beserta jajaran Pemantau Pikada.

Dani menjelaskan,  setiap ASN yang terlibat menurut pasal 71 UU No 10 tahun 2016 ttg. Pemilihan Gubernur, Bupati/Wali Kota, PNS tidak boleh mendukung salah satu calon.

“ASN bisa dikenai sanksi denda dan kurungan. Yang jelas kami proses hukum dilaporkan ke Bawaslu atau ke Kepolisian karena pidana bisa dipenjara, ” ujar Dani saat rapat di Sekretariat Pemantau Pilkada FKMT Perum Mutiara Blok D 17 Aboh Kota Tasikmalaya.

Oleh karena itu,  dirinya kembali menegaskan sekaligus memperingatkan,  bahwa setiap ASN yang terlibat menurut pasal 71 UU No 10 tahun 2016.

” Yang jelas, ini akan kami proses
Sampai meja hijau Pengadilan. Selanjutnya dalam pilkada sering mendengar uang politik atau money politik,  itu haram”,  katanya.

UU No 10 Tahun 2016 ttg Pilkada, masih kata dia,  di situ diatur bahwa baik pemberi maupun penerima ‘uang politik’ sama-sama bisa kena jerat pidana berupa hukuman penjara.

Bahkan pada Pasal 187A ayat (1), UU No.10 tahun 2016 tentang Pilkada diatur, setiap orang yang sengaja memberi uang atau materi sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih maka orang tersebut dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, plus denda paling sedikit Rp 200 juta hingga maksimal Rp 1 miliar.

Pada Pasal 187A ayat (2), diatur ketentuan pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pungkasnya. (Tono Efendi)

Editor: J Wan

BAGIKAN