Sejumlah Ormas Islam dan Elemen di Kota Tasik Nyatakan 5 Pernyataan Sikap Menolak RUU HIP

170

Koran-Fakta.com, (Tasikmalaya)- Sejumlah Tokoh Organisasi dan Pergerakan Ummat Islam Se-Tasikmalaya, Jum’at (19/6/2020) siang tadi mendatangi gedung DPRD Kota Tasikmalaya, untuk mengelar audiennsi terkait RUU HIP yang tengah di godok oleh pihak DPR RI pusat di Jakarta.

Meski pemerintah akhirnya menunda pembahasan RUU HIP tersebut, setelah mendapatkan penolakan keras dari sejumlah Ummat Islam dan elemen bangsa lainnya di seluruh indonesia, namun menurut Sekjen Almumtaz Ust Abu Hazmi pihaknya justru menginginkan RUU HIP ini di hapus.

“Kedatangan kami ke DPRD Kota Tasikmalaya ini, untuk menyampaikan aspirasi dan penegasan penolakan terhadap RUU HIP, dan kami pun ingin mendengarkan pendapat dari pihak anggota dewan di Kota Tasikmalaya menyikapi hal tetsebut, “ujar Ust Abu.

Sementara itu, Ketua Umum Majleis Mujahidin Indonesia, Ustad Asep Lugeza menambahkan bahwa pihaknya berjanji akan mengerahkaan masa yang lebih banyak pada Jum’at pekan depan sebagai jawaban Ummat Islam dan warga Tasikmalaya terhadap RUU HIP ini yang berpotensi menghidupkan kembali ideologi komunis dengan bersembunyi dibalik pengotak atikan sila sila dalam Pancasila.

“Kami akan mengerahkan ratusan  Ummat Islam, Jum’at pekan depan jika pemerintah masih juga menunda nunda RUU HIP ini, yang kami inginkan adalah penghapusan dan pembatalan dari RUU tersebut, dan disini kami menegaskan sudah tidak ada lagi tawar menawar, “tegasnya yang langsung menggema alunan takbir dari para hadirin yang memenuhi aula rapat gedung DPRD Kota Tasikmalaya.

Berikut 5 tuntutan dan pernyataan sikap  umat islam di Kota Tasikmalaya menyikapi RUU HIP ini.

بِسْمِ اللهِ الرَحْمنِ الرحِيْمِ

*PERNYATAAN SIKAP ALIANSI AKTIFIS DAN MASYARAKAT MUSLIM, BERSAMAULAMA,PIMPINAN PONDOK PESANTREN,TOKOH AGAMA,TOKOH ADAT, TOKOH PEMUDA, ORMAS,OKP, DAN SELURUH ELEMEN RAKYAT TASIKMALAYA TENTANG PENOLAKAN RUU HIP.*

Setelah membaca,memahami dan menelaah naskah RUU HIP, terdapat hal hal yang kontroversi dalam berbagai aspeknya,sehingga menurut pandangan kami RUU HIP ini Cacat moral dan Cacat Hukum.

Selanjutnya mendengar aspirasi dari berbagai pihak baik para ulama,tokoh dan para anggota dewan.  (Tono Efendi/zm)

Editor: J Wan

BAGIKAN