Yudha Puja Turnawan: Warga Diharapkan Patuhi PSBB, Dilain Pihak PemKab Harus Peduli Akan Dampak Covid -19

127

Koran-Fakta.com, (KF).- Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Garut mulai diterapkan hari esok tanggal 06 Mei 2020 – 19 Mei 2020 (14 hari) kedepan. Oleh karena itu
Warga Garut diminta mematuhi aturan yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat dan peraturan Bupati Garut selama pelaksanaan PSBB 14 hari kedepan. Hal tersebut dikatakan Ketua DPC sekaligus Legislator PDI-Perjuangan Kabupaten Garut Yudha Puja Turnawan, didampingi Bendaraha DPC PDI-P Minggus Wibisono, saat ditemui di Kantor DPC PDI-P Kabupaten Garut, Selasa (05/05/2020)

” Saya berharap, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini semua elemen harus bisa kooperatif bisa bener bener taat, Karena aturan ini untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Karena memang sampai saat sementara ini yang terkonfirmasi positif di Kabupaten Garut sudah mencapai 11 orang, ” Ungkapnya

Dikatakan Yudha, pertama memang Pemerintah Daerah sudah tepat menerapkan PSBB ini, di samping masyarakat harus taat, kami juga berharap pemerintah daerah bener bener bisa memperhatikan yang terdampak Covid -19 ini, yaitu dengan menggunakan anggaran BTT yang besarnya mencapai Rp. 253 Milliar.

” jadi harapan kami Pemerintah Daerah Kabupaten Garut bisa menganggarkan Sosial Safety Net atau jaring pengalaman Sosial kepada masyarakat ekonomi rendah yang paling terdampak baik sektor informal maupun formal,” Ujarnya

Salah satu contoh walaupun profesi Guru, tapi kalau Guru Honorer seperti kita ketahui pendapatnya kan sangat rendah, dari APBD Kabupaten Garut selama ini gaji guru honorer hanya sebesar Rp. 200 Ribu.

” tentu ini tidak mencukupi apalagi sekarang di masa pandemi Covid -19 ini dan tentunya itu akan makin tidak cukupcukup, ” Ungkapnya

Sehingga, Lanjut Yudha, memang butuh intervensi yaitu butuh jaring pengaman sosial dari Pemerintah Kabupaten Garut berupa bantuan tunai atau bantuan sembako, dan ini diperbolehkan oleh diinstruksikan Menteri Dalam Negeri nomor 01 Tahun 2020 untuk penanganan Covid -19 ini. Bahwa memang Pemerintah Daerah harus menganggarkan pengalaman sosial terutama bagi kalangan yang terdampak dan kalangan terdampak ini.

Lebih jauh Yudha menyampaikan jadi satu pihak memang masyarakat harus patuh terhadap PSBB dan di lain pihak juga Pemerintah Daerah juga harus menganggarkan jaring pengalaman sosial bagi kalangan ekonomi kecil yang paling terdampak dari Covid -19.

“dan ini, ada peluang celah fiskalnya tinggi, karena di BTT ini dengan adanya pemangkasan anggaran(efesiensi) di tiap SKPD dan Setwan DPRD itu sampai saat ini telah terkumpul sebesar Rp.253 Milliar, dan ini menurut saya dengan anggaran tersebut cukup untuk memberikan jaring pengalaman sosial selama diterapkan PSBB selama 14 hari berupa bantuan sembako agar masyarakat tidak perlu galau untuk mencari atau mengais rejeki di tengah PSSB, ” Pungkasnya (J Gunawan)

BAGIKAN